Kemnaker Lakukan Penyederhanaan Birokrasi ASN

Medan-- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendukung penuh agenda reformasi birokrasi Presiden Joko Widodo dengan telah dilakukannya perampingan struktur jabatan di lingkungan Kemnaker.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan pihaknya telah mengelola dan membina Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Ketenagakerjaan yang kompeten dan profesional, baik yang diperuntukan bagi Kemnaker, kementerian/lembaga lain, maupun pemerintah daerah.

“Reformasi birokrasi dilakukan dengan restrukturisasi organisasi. Hal ini dilakukan dengan merombak sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Baik yang berada di kantor pusat maupun UPTP di daerah,” kata dia saat sosialisasi Roadmap Reformasi Birokrasi di BBPLK Medan, Sumatera Utara, hari Jumat, 9 April 2021.

Empat jabatan fungsional yang pembinaannya ada di kementerian itu adalah instruktur, pengawas ketenagakerjaan, mediator, dan pengantar kerja. Keempat jabatan fungsional tersebut adalah jabatan SDM yang dibutuhkan oleh dunia ketenagakerjaan.

“Jabatan-jabatan ini adalah SDM yang dibutuhkan di dunia ketenagakerjaan. Mereka ini tidak hanya bertempat di Kemnaker, namun juga di kementerian/lembaga lain, serta di Pemda,” ujar Anwar Sanusi.

Sekjen Anwar menambahkan, selain reformasi birokrasi, pihaknya juga telah menerapkan reformasi BLK. Reformasi ini bertujuan untuk menjadikan pelatihan vokasi melalui BLK sebagai icon Kemnaker.

Dalam reformasi BLK, Kementerian yang dinahkodai Menteri Ida Fauziyah itu juga menerapkan 6R yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.

Sekjen Anwar berharap, kedua reformasi ini meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan untuk mendukung menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih baik.

"Saya ingin kita semakin bangga, semakin senang, untuk bekerja di tempat ini. Sehingga kita semakin memberikan yang terbaik bagi BLK, utamanya Kemnaker," ujarnya.

Inforial