Ketika Penilaian Dewan Pers Jadi Dasar Gugatan Perdata kepada Media - Hukum - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Ketika Penilaian Dewan Pers Jadi Dasar Gugatan Perdata kepada Media

Gugatan produk jurnalistik di Makassar dapat mengancam kebebasan pers. Penilaian Dewan Pers justru dijadikan dasar gugatan.

Penyerahan alat bukti dari tergugat 3 dan 4 di PN Makassar, 2 April 2024. Dok. Koalisi Advokasi Pers. tempo : 171447186523.

SEJUMLAH organisasi yang bergabung dalam Koalisi Advokasi Jurnalis Sulawesi Selatan tengah mengawal perkara gugatan terhadap produk jurnalistik yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Para jurnalis khawatir gugatan itu bisa mengancam kebebasan pers di Sulawesi Selatan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar—salah satu organisasi yang bergabung dalam Koalisi Advokasi Jurnalis Sulawesi Selatan—menyesal

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Didit Hariyadi dari Makassar berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Dewan Pers Kebebasan Pers UU Pers Kode Etik Jurnalistik Jurnalis AJI

Selanjutnya

Berita Lainnya

Ilmu dan Teknologi

Ancaman Sampah Plastik Hasil Mudik Lebaran
Ekonomi dan Bisnis

Mengapa Penjualan Pakaian Bekas Impor Tetap Marak
Ekonomi dan Bisnis

Data Industri Tekstil dan Pakaian Bekas Impor
Hukum

Ketika Penilaian Dewan Pers Jadi Dasar Gugatan Perdata kepada Media

Konten Eksklusif Lainnya

30 April 2024
29 April 2024
28 April 2024
27 April 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.