Penyebab Serapan Tenaga Kerja Infrastruktur Rendah

JAKARTA — Kenaikan realisasi anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tak sebanding dengan serapan tenaga kerja di sektor konstruksi. Ekonom dari lembaga riset kebijakan Sigmaphi Indonesia, Gusti Raganata, mengatakan besarnya dana proyek infrastruktur memang belum tentu menyerap banyak pekerja. 

Menurut dia, saat ini fokus pembangunan infrastruktur berbeda dengan era Orde Baru. Saat itu banyak proyek infrastruktur memang dibuat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kala itu, tenaga kerja banyak terserap. Adapun proyek infrastruktur yang dibangun tidak menelan biaya tinggi karena bukan proyek strategis. 

Saat ini proyek infrastruktur banyak yang bersifat strategis. Dengan demikian, kata Gusti, manfaat pembangunan infrastruktur lebih diarahkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan perumahan dan sarana penunjang bisnis. "Dampaknya lebih ke spillover effect terhadap ekonominya,” katanya, kemarin.

Pekerja menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalur transportasi LRT di kawasan Pemuda, Jakarta, 15 Desember 2023. TEMPO/Tony Hartawan

Berdasarkan laporan realisasi APBN tahun lalu, penyerapan anggaran infrastruktur tercatat naik 22,2 persen menjadi Rp 455,8 triliun dari realisasi pada anggaran tahun sebelumnya yang sebesar Rp 372,8 triliun. Namun, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik per Agustus 2023, penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi hanya naik 9,2 persen dari 8,47 juta pekerja pada 2022 menjadi 9,25 juta pekerja pada tahun lalu.

Ekonom senior Ryan Kiryanto menduga rendahnya serapan tenaga kerja sektor konstruksi disebabkan oleh optimalisasi teknologi. Akibatnya, peran buruh kasar atau pekerja dengan keterampilan rendah tergantikan oleh penggunaan alat-alat canggih. Dia mengatakan sektor konstruksi saat ini jauh lebih maju ketimbang sebelumnya. Dengan penggunaan teknologi dan mesin, pembangunan infrastruktur bisa jadi lebih cepat selesai serta presisi.

“Pada beberapa proyek bisa mirip seperti membangun lego. Beli barang, tinggal dirangkai, dirakit,” kata Ryan. Dia berharap pemerintah meningkatkan pendidikan vokasi agar buruh lebih terampil karena masih banyak proyek strategis nasional (PSN) yang akan digarap pemerintah. 

Pekerja menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalur transportasi LRT di kawasan Pemuda, Jakarta, 15 Desember 2023. TEMPO/Tony Hartawan

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi program padat karya tunai (PKT) bidang permukiman pada 2023 mencapai 87.527 orang. Jumlah ini melebihi target yang sebesar 67.788 orang. Adapun capaian pekerjaan fisik program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) bidang permukiman mencapai 90,92 persen dengan alokasi anggaran PKT bidang permukiman Rp 2,2 triliun

Anggaran PKT bidang permukiman disalurkan di 6.111 lokasi melalui pembangunan infrastruktur kerakyatan. Program-program tersebut, antara lain, adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas); Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas); dukungan sanitasi lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren; tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R); dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Untuk tahun anggaran 2024, Kementerian PUPR menargetkan program padat karya bidang permukiman dapat menyerap 47 ribu tenaga kerja. 

Adapun, pada triwulan III 2023, sektor konstruksi berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) sebesar 9,86 persen. Dalam laporan berjudul "Konstruksi dalam Angka", BPS mencatat peran sektor konstruksi berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja, penanaman modal, jumlah proyek infrastruktur dan bangunan, serta hubungan timbal balik dengan sektor-sektor pendukung. Selain itu, sektor konstruksi menjadi fasilitator dalam pergerakan dan pertumbuhan barang dan jasa. Tingkat kesempatan kerja sektor konstruksi tahun lalu mencapai 6,26 persen, naik dibanding pada tahun sebelumnya yang sebesar 5,9 persen. 

ALI AKHMAD NOOR HIDAYAT