JAKARTA – Pemerintah berupaya menghubungkan berbagai proyek strategis nasional baru dengan infrastruktur yang sudah lebih dulu rampung. Koordinator Kepala Project Management Office Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Yudi Adhi Purnama, mengatakan usul proyek nantinya harus terintegrasi dengan kegiatan ekonomi di lokasi sekitarnya agar tak mangkrak. “Konsep pembangunan tak bisa stand alone,” kata dia kepada Tempo, kemarin.
Sejak tahun lalu, KPPIP menyaring ratusan usul proyek strategis nasional (PSN) baru. Dalam daftar PSN terbaru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, KPPIP akhirnya hanya meloloskan 211 proyek senilai Rp 4.809 triliun. Daftar itu sudah mencakup 10 program strategis negara. Selain memasukkan 55 proyek yang benar-benar baru, KPPIP sempat mencoret 10 proyek dari daftar PSN lantaran tak lagi memenuhi kriteria, seperti harus selesai paling lambat pada 2024.
Yudi mengatakan sejumlah PSN yang sudah rampung harus diintegrasikan agar pemanfaatannya optimal. “Kita harus mendukung backbone infrastruktur yang telah dibangun.”
Suasana di terminal utama Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Majalengka, 2019. TEMPO/Prima Mulia
Dua PSN Jawa Barat, yaitu Bandara Kertajati di Majalengka dan Pelabuhan Patimban di Subang, akan menjadi bagian dari proyek Metropolitan Rebana. Pusat industri anyar Jawa Barat itu direncanakan terdiri atas 13 kota mandiri. Megaproyek itu akan mencetak 4,3 juta pekerjaan dalam 20 tahun ke depan.
Yudi mengatakan KPPIP sedang mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar jalan tol Trans Sumatera dan Light Rail Train Palembang. Proyek kereta modern yang dikebut untuk mendukung perhelatan Asian Games di Sumatera Selatan pada 2018 itu sempat dikritik karena sepi pengguna sejak peresmiannya. “Bisa didorong skema pemanfaatan nilai tanah, sehingga tumbuh kegiatan ekonomi baru,” kata dia. “Sebagai pay-off atas investasi yang telah ditanam.”
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, meminta pemerintah lebih realistis dalam perencanaan proyek strategis nasional. Untuk menghindari kerugian, kata dia, pemerintah harus menakar kegunaan proyek melalui diskusi dengan pelaku usaha. “Proyeksi pertumbuhan ekonomi sebelumnya terlalu optimistis, sehingga utilitas proyek ternyata rendah setelah selesai,” ucapnya.
Light rail transit (LRT) melintas di kawasan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, 30 Maret 2021. ANTARA/Nova Wahyudi
Contoh paling nyata, kata Bhima, adalah proyek listrik 35.000 megawatt (MW) yang dulu direncanakan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sekitar 7-8 persen. “Akibatnya, oversupply listrik.” Salah perkiraan, kata Bhima, juga terjadi pada proyek kereta bandara. “Utilitasnya di bawah 30 persen sebelum masa pandemi Covid-19. Sekarang lebih rendah lagi.”
Pengamat penerbangan dari CommunicAvia, Gerry Soejatman, mengatakan rencana pengembangan Bandara Kertajati menjadi pusat perbaikan dan perawatan pesawat pun harus dieksekusi secara matang. Layanan maintenance, repair, and overhaul (MRO) itu digeber pemerintah Jawa Barat dan pengelola Kertajati sambil menunggu bangkitnya arus penumpang yang merosot drastis selama masa pandemi Covid-19. “Sekarang tantangannya soal menarik operator MRO agar mau buka bengkel di sana,” ucap dia.
