JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tengah bersiap memulai operasi pada awal 2021. Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, Nostra Tarigan, mengatakan pemerintah telah memberikan modal awal Rp 2,5 triliun untuk kegiatan operasional. "Modal tersebut kami kelola secara terus-menerus dan hasil pemupukannya untuk menutup kebutuhan operasional, sehingga kami tidak menggunakan dana peserta," ujar dia, kemarin.
Nostra mengatakan pematangan kelengkapan operasional dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 yang memuat rincian syarat dan ketentuan pelaksanaan program Tapera. "Kami sedang menyusun regulasi teknis dan menyiapkan infrastruktur, terutama untuk sistem informasi, " ucapnya.
Menurut Nostra, sistem informasi yang mumpuni dibutuhkan untuk menjaga prinsip pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Adapun simpanan dana peserta, kata dia, akan dikelola dan diinvestasikan oleh BP Tapera bekerja sama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), bank kustodian, serta manajer investasi yang berpengalaman dan berintegritas. "Kami akan membuat sistem informasi yang memungkinkan peserta dapat mengakses dan memantau langsung simpanan serta hasil pemupukannya setiap saat," kata dia.
Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera, Eko Ariantoro, mengatakan proses lain yang tengah berlangsung saat ini adalah pengalihan dana simpanan milik pegawai negeri sipil (PNS) peserta Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Bagi PNS nonaktif atau yang telah pensiun, dana tersebut akan dicairkan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan bagi PNS aktif, dana simpanan secara otomatis akan dialihkan sebagai saldo awal peserta di BP Tapera.
Meski pada tahap awal peserta yang diwajibkan mengikuti program ini adalah PNS, tentara dan polisi, serta pekerja perusahaan milik negara dan perusahaan milik daerah, Eko mengatakan pekerja swasta ataupun informal sudah bisa bergabung. "Mereka bisa bergabung setelah kami beroperasi penuh awal tahun depan," ucap dia. Pekerja swasta mulai wajib menjadi peserta paling lambat tujuh tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Pengamat properti, Ali Tranghanda, berujar, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan investasi menjadi hal krusial mengingat besarnya dana publik yang akan dikelola BP Tapera pada masa depan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah proses penunjukan manajer investasi yang akan mengelola dana Tapera. "Sikap hati-hati sudah harus dimulai sejak awal, karena yang dikelola ini kan uang rakyat. Kalau dalam satu waktu dana yang dikelola negatif atau merugi, siapa yang tanggung jawab? " katanya. "Jangan sampai nanti saling tuding-tudingan."
Kekhawatiran tersebut beralasan, terlebih potensi dana Tapera yang terkumpul setiap tahun dapat mencapai Rp 50 triliun. "Dana dengan kelolaan manajer investasi dapat bertendensi ke arah komersial dan menjadi bancakan pihak-pihak tertentu," ujar Ali.
GHOIDA RAHMAH
BP Tapera Siapkan Infrastruktur Operasi
