Kelanjutan IKN Prabowo Subianto

DI masa depan yang mungkin datang tak lama lagi, rakyat Indonesia akan menyaksikan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tak semeriah dua tahun terakhir, kalau tidak mau disebut mangkrak.

Tanda-tandanya terlihat dari anjloknya besaran anggaran pembangunan IKN menjadi hanya Rp 143,1 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Penurunan anggaran sedrastis ini—dari Rp 42,5 triliun dalam APBN 2024—menunjukkan pemerintahan berikutnya tak berhasrat melanjutkan salah satu ambisi Presiden Joko Widodo itu.

Penentuan anggaran itu jelas dipengaruhi tarik-menarik politik pada masa transisi kekuasaan dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto. Dimulai dengan masuknya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang diketuai politikus Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ke sejumlah institusi. Tim ini bertugas menyiapkan proses pemerintahan berikutnya setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berakhir pada 20 Oktober 2024.

Keberadaan tim ini diperkuat dengan pelantikan keponakan Prabowo yang juga Bendahara Umum Gerindra, Thomas Djiwandono, menjadi Wakil Menteri Keuangan pada Juli 2024. Orang-orang Prabowo itu mungkin paham bahwa anggaran pemerintah yang terbatas tak akan mampu memodali megaproyek senilai Rp 466 triliun tersebut. Ditambah lagi, kita saksikan sendiri, betapa minimnya minat investor dan pengusaha berpartisipasi di sana.

Berbagai upaya pemerintah, seperti penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN, 12 Agustus 2024, tak membuahkan hasil. Aneka iming-iming tak ampuh menggoda investor mengucurkan duitnya di proyek yang dijalankan bermodal nafsu Jokowi ini. Keliru besar jika pemerintah berharap pihak swasta mau berpartisipasi dalam proyek madesu ini di tengah kondisi perekonomian yang tak pasti.

Memang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jumlah anggaran IKN di RAPBN 2025 itu hanyalah patokan. Bisa saja modal pengerjaan aneka kebutuhan infrastruktur di IKN diambilkan dari anggaran berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Otorita IKN. Namun pemerintahan Prabowo jangan mau didikte Jokowi dalam pembuatan kebijakan. Apalagi demi melanjutkan proyek yang sudah berkali-kali kami ingatkan: amburadul sejak dalam perencanaan.

Justru, setelah menjadi presiden nanti, Prabowo harus berani meminta pertanggungjawaban orang-orang yang sejak awal mati-matian mendorong ide bengkok Jokowi soal pembangunan ibu kota baru. Mereka—para menteri yang tak kritis, politikus dan akademikus bermental penjilat, serta partai politik yang berperan mengegolkan Undang-Undang IKN secara kilat—tak boleh lepas tangan atas tersedotnya puluhan triliun rupiah uang rakyat yang hanya menghasilkan kerusakan lingkungan dan penderitaan warga lokal di lokasi proyek itu.

Bagaimanapun, ide bahlul membangun ibu kota negara secara tergesa-gesa ini tidak akan mungkin terealisasi kalau tak didukung para penjilat dan pembebek kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri demi mendapat keuntungan finansial atau jabatan. Gara-gara mereka, negara berisiko terjebak dalam jurang kemelaratan akibat anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk kepentingan publik malah dihamburkan untuk pekerjaan tak mendesak.

Proyek pembangunan IKN menunjukkan muslihat Jokowi dalam 10 tahun terakhir. Cukup dengan mengambil hati rakyat lewat gelontoran program bantuan sosial, ditambah doktrin lewat survei-survei yang mengklaim tingginya kepuasan rakyat atas Jokowi, pemerintah sesuka hati menjalankan program yang menyusahkan banyak orang.

Belakangan, muslihat itu tak ampuh lagi. Makin banyak orang yang sadar dan muak. Borok-borok pemerintahan Jokowi dan kroninya, bukan hanya dalam urusan IKN, mulai terkuak satu per satu.

Prabowo harus melepaskan diri dari pengaruh Jokowi agar pemerintahannya mendapat dukungan dan kepercayaan publik. Cara yang bisa dilakukan adalah stop pembangunan IKN dan usut kebobrokan tata kelolanya.