Divestasi Saham Vale Indonesia

KEINGINAN pemerintah memasifkan penghiliran nikel memungkinkan terwujud setelah induk badan usaha milik negara bidang pertambangan, MIND ID, mengakuisisi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sebanyak 14 persen, kemarin. Dengan tambahan saham itu, MIND ID kini menjadi pengendali saham terbesar perusahaan tambang nikel ini dengan menguasai 34 persen.

Saham 14 persen berasal dari Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Ltd. Dengan penjualan itu, saham VCL di Inco berkurang menjadi 33,9 persen dan Sumitomo 11,5 persen. Selain menjadi pemegang saham mayoritas, MIND ID menjadi pengendali operasi Vale Indonesia. MIND ID punya hak menempatkan direktur utama dan direktur sumber daya manusia. 

Dengan memiliki hak pengendali operasi Vale Indonesia, MIND ID bisa mendorong pemanfaatan penguasaan dan pengelolaan lahan tambang nikel lebih maksimal. Selama ini, di bawah kendali VCL, Vale Indonesia lambat memanfaatkan wilayah kerja tambang nikel yang begitu luas. Dari 118 ribu hektare wilayah tambang Vale Indonesia di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, hanya belasan ribu hektare yang termanfaatkan.

Kapasitas produksi nikel Vale Indonesia juga cenderung stagnan 70-80 ribu ton per tahun. Pada 2023, produktivitas Vale Indonesia bahkan hanya 70.728 ton nickel matte. Padahal, sampai 31 Desember 2022, perusahaan memiliki cadangan bijih nikel berkadar 1,70 persen hingga 111,55 juta ton.

Selain mendorong optimalisasi kinerja, MIND ID perlu memastikan kegiatan operasional Vale Indonesia memperhatikan lingkungan dan masyarakat. Di Blok Tanamalia, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebanyak 3.342 petani merica dan 10.026 buruh tani terancam kehilangan mata pencarian karena lahannya tergusur akibat aktivitas tambang nikel Vale.

Penambangan nikel Vale berada di ekosistem pegunungan Lumereo-Lengkona, yang menjadi penyangga hutan hujan Tanamalia. Danau Lantua, yang berada di wilayah pegunungan itu, menjadi penampung dan pengontrol air bagi daerah sekitarnya. Penambangan yang memicu deforestasi mengancam ekosistem hutan dan danau di wilayah ini.

Juga ancaman penambangan nikel ilegal. Di Sulawesi, sejak pemerintah membuka investasi “hilirisasi” nikel, permintaan terhadap komoditas tambang ini meningkat. Kurangnya pasokan nikel dari konsesi resmi membuat nikel ilegal yang dibekingi politikus, polisi, bahkan tentara menjadi marak. Penambangan nikel ilegal umumnya terjadi di wilayah-wilayah konsesi BUMN yang tak dimanfaatkan. Walhasil, deforestasi naik, tapi manfaat ekonomi bagi publik sedikit.

Sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, nikel juga makin punya banyak pesaing. Produsen kendaraan listrik kini mulai beralih ke lithium ferro phosphate (LFP). Selain lebih ramah lingkungan, LFP lebih awet, lebih efisien, dan lebih murah. Jika tren pemakaian LFP makin naik, hasrat pemerintah Indonesia menjadi pemain utama rantai pasok kendaraan listrik global bisa boncos.

Pada 2018-2022, secara global, pangsa pasar baterai LFP naik dari 7 persen menjadi 27 persen. Sementara itu, baterai nikel turun dari 78 persen menjadi 66 persen. Kenaikan konsumsi FLP itu pula yang membuat harga nikel anjlok sejak Agustus 2023. Apalagi Amerika Serikat—salah satu negara produsen kendaraan listrik—sudah menerapkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang memberikan insentif bagi investasi hijau untuk menurunkan emisi gas rumah kaca mereka.

Nikel Indonesia masih dikecualikan dari regulasi tersebut. Perusahaan yang menerima nikel Indonesia tak mendapatkan insentif hijau. Jika Indonesia gagal meyakinkan pemerintah Amerika bahwa nikel Indonesia diproduksi secara tak lestari—korupsi, merusak lingkungan, dan memicu konflik sosial—nikel Indonesia bisa kehilangan pasar, meski konsumen terbesar nikel Indonesia kini Cina dan Jepang. Kedua negara ini pun siap-siap beralih ke FLP dan hidrogen untuk kendaraan listriknya.

Dengan banyak tantangan itu, ditambah tata kelola yang buruk di dalam negeri, hasrat penghiliran nikel pemerintah Indonesia lewat penambahan saham MIND ID di PT Vale Indonesia Tbk untuk mendapatkan manfaat ekonomi bisa tak tercapai.