Upah Minimum Politik Maksimum - Editorial - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Upah Minimum Politik Maksimum

Kesungguhan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memprotes penetapan upah minimum provinsi dipertanyakan. Jika pemerintah memiliki niat menghormati putusan MK seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, penetapan upah sebaiknya menggunakan formula dalam undang-undang yang lama.

Ilustrasi: Tempo/Kuswoyo. tempo : 171411972427.

Protes Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah soal upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun depan patut dipertanyakan kesungguhannya. Jika memang tidak setuju, Anies seharusnya menyampaikannya sejak awal sebelum dia menetapkan upah minimum provinsi. Ketika penolakan itu disampaikan belakangan, apalagi di depan kaum buruh, sulit untuk menampik kesan bahwa dia sedang melakukan pencitraan.

Kepada buruh, Anies me...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Anies Baswedan Jokowi Upah Minimum Regional

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Info Tempo

Tiga Bupati Raih Penghargaan Dari Kementerian Agama
Editorial

Upah Minimum Politik Maksimum
Metro

Memperketat Pembatasan secara Bertahap
Ekonomi dan Bisnis

Peluang dari Rute Ziarah

Konten Eksklusif Lainnya

26 April 2024
25 April 2024
24 April 2024
23 April 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.