Lambannya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menangani dampak pandemi merupakan wujud konkret betapa pemerintah tak seperti slogannya: kerja, kerja, kerja! Enam bulan sudah wabah Covid-19 memukul usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun tak terlihat strategi penyelamatan yang jelas dari kementerian yang dipimpin Menteri Teten Masduki ini.

UMKM menjadi sektor usaha paling terpukul oleh pandemi. Dari sisi suplai, arus modal produksi mereka, dari tenaga kerja hingga bahan baku, tersendat gara-gara pembatasan aktivitas untuk mencegah penyebaran virus. Likuiditas pun mengering seiring dengan jebloknya permintaan (demand) akibat ekonomi yang lesu.

Juli lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan tingkat kebangkrutan usaha kecil-menengah sedunia bakal melonjak tiga kali lipat, dari rata-rata 4 persen sebelum pandemi menjadi 12 persen pada tahun ini. Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) bahkan menaksir tujuh bulan masa pandemi sudah cukup untuk membuat hampir separuh dari jumlah UMKM di banyak negara gulung tikar jika tak ada dukungan kebijakan pemerintah.

Bagi Indonesia, prediksi itu seramnya bukan main. Jumlah UMKM Indonesia—jika kita percaya bahwa data 2018 yang dirilis Kementerian Koperasi dan UKM valid—mencapai 64,2 juta unit usaha. Sektor ini menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto dan menghidupi 117 juta tenaga kerja. Ketika UMKM berguguran, ekonomi pasti ambruk, jutaan pengangguran baru lahir, dan neraca keuangan bank kreditor mereka selama ini terguncang.

Namun ancaman yang begitu mengerikan itu tak diantisipasi pemerintah dengan cara yang saksama. Sejauh ini, pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan UMKM senilai Rp 123,46 triliun, bagian dari program pemulihan ekonomi nasional yang meliputi bantuan pembiayaan, restrukturisasi kredit, subsidi bunga, penjaminan, dan keringanan pajak. Program ini baik, tapi tidak sepenuhnya tepat sasaran.

Anggaran tersebut baru menyasar sisi supply, tak mengatasi masalah di sisi demand. Dana tersebut juga tak akan bisa menjangkau puluhan juta pengusaha kecil yang tak terakses perbankan. Yang terparah, sektor tersebut juga terjangkiti oleh penyakit kronis pemerintah dalam mengurus negeri ini: pendataan yang buruk. Buruknya data UMKM pula yang sejauh ini menjadi penyebab penyaluran bantuan tersendat.

Dari situ terlihat Kementerian Koperasi dan UKM, yang salah satu fungsinya merumuskan dan melaksanakan kebijakan di sektor UMKM, bisa dibilang minim faedahnya. Belakangan, pemerintah memang meluncurkan Bela Pengadaan dan Pasar Digital, dua platform yang akan mempertemukan UMKM dengan program belanja kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara. Keduanya diklaim akan menjadi pasar baru bagi pelaku usaha kecil. Sepintas, pemerintah tampak mulai memikirkan cara mengatasi masalah demand. Namun sebenarnya ini bukan hal baru.

Sejak 2018, kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah mewajibkan kementerian/lembaga memberikan porsi pengadaan bagi UMKM. Namun keterlibatan UMKM selama ini masih rendah lantaran belum banyak pula yang bisa memenuhi standar mutu. Lantas di mana peran pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM selama ini?