maaf email atau password anda salah


Ketika Gubernur Pilihan Presiden Berwenang Mereklamasi

RUU Provinsi DKJ memberi kewenangan khusus gubernur untuk menyelenggarakan reklamasi. Ditentang sejumlah kalangan.

arsip tempo : 173074301692.

Warga menggunakan masker saat berada di halte Transjakarta di Jakarta, 8 Desember 2023. ANTARA/Hafidz Mubarak A. tempo : 173074301692.

JAKARTA – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengkritik kewenangan khusus Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk menyelenggarakan reklamasi di laut. Ia menilai kewenangan penyelenggaraan reklamasi tersebut semestinya tetap berada di pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke pemerintah daerah.

“Jangan sampai pemerintah daerah asal tabrak ruang hidup nelayan karena memiliki kewenangan khu

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 4 November 2024

  • 3 November 2024

  • 2 November 2024

  • 1 November 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan