Pemerintah daerah diminta menggandeng TNI-Polri untuk menegakkan aturan PPKM darurat. Ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak melaksanakannya.
Petugas gabungan melakukan penyekatan saat pengetatan PPKM Mikrodi Jalan Sabang, Jakarta, 29 Juni 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat. tempo :
168629460845_
JAKARTA – Pemerintah meminta TNI dan kepolisian ikut memastikan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta TNI dan Polri mendukung kepala daerah melaksanakan pembatasan untuk mengatasi ledakan pandemi Covid-19 tersebut.
"TNI, Polri, dan pemerintah daerah agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan ak
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.