Sebelum Asa kepada Mahkamah Konstitusi Pupus
Mahkamah Konstitusi menjadi harapan terakhir perubahan aturan presidential threshold. Perubahan ini penting agar sistem pemilu tidak didominasi partai mayoritas.
arsip tempo : 171425640920.
JAKARTA — Pegiat demokrasi dan ahli hukum tak heran atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi aturan presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden). Sebab, aturan yang tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu telah berulang kali digugat dan berakhir dengan penolakan.
Kemarin, Mahkamah kembali menolak gugatan yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Partai ...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
