Lulusan Antropologi Sosial Universitas Indonesia. Menekuni isu-isu pangan, industri, lingkungan, dan energi di desk ekonomi bisnis Tempo. Menjadi fellow Pulitzer Center Reinforest Journalism Fund Southeast Asia sejak 2023.
Konten
Ekspor Pasir Laut Dibuka, Siapa Untung
Langkah pemerintah membuka lagi izin ekspor pasir laut ditentang keras nelayan. Siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini?
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Senin, 16 September 2024
Tarif Tanggung Cukai Minuman Berpemanis
Lembaga konsumen meminta tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan dinaikkan agar bisa menekan konsumsi. Pengusaha menentang.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Sabtu, 14 September 2024
Apa Manfaat Cukai Minuman Berpemanis
DPR menyepakati usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan 2,5 persen. Upaya menekan tingginya konsumsi minuman manis.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Sabtu, 14 September 2024
Ragu akan Badan Otorita Penerimaan Negara
Sejumlah ekonom ragu akan efektivitas Badan Otorita Penerimaan Negara mendongkrak penerimaan negara. Bisa jadi beban baru APBN.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Jumat, 13 September 2024
Target Badan Otorita Penerimaan Negara
Prabowo berencana membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara yang bertugas memperkuat kinerja pajak, bea-cukai, dan PNBP.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Jumat, 13 September 2024
Beban Baru Iuran Pensiun Tambahan Wajib
Rencana iuran dana pensiun tambahan wajib ditolak buruh dan pengusaha. Dinilai tumpang-tindih dan bisa menurunkan daya beli.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Selasa, 10 September 2024
Bahaya Usul Sri Mulyani Mengutak-atik Anggaran Pendidikan
Menteri Keuangan mengusulkan rasio anggaran pendidikan berdasarkan pendapatan negara. Demi program unggulan Prabowo Subianto.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Senin, 9 September 2024
Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendidikan
Menteri Keuangan usul alokasi anggaran pendidikan mengacu pada pendapatan negara. Anggaran pendidikan bisa mengecil.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Senin, 9 September 2024
Legasi Faisal Basri untuk Ekonomi dan Demokrasi
Ekonom senior UI Faisal Basri wafat. Mewariskan prinsip yang kuat ihwal pengelolaan ekonomi dan politik demi kepentingan publik.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Jumat, 6 September 2024
Waswas Akibat Dominasi Politikus di BPK
Tiga dari lima anggota BPK yang terpilih merupakan politikus. Dikhawatirkan membawa kepentingan partai.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Kamis, 5 September 2024
Anggota BPK Terpilih Didominasi Politikus. Siapa Saja?
Komisi XI DPR memilih lima anggota BPK periode 2024-2029. Tiga di antaranya politikus.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Kamis, 5 September 2024
Tsunami PHK di Industri Manufaktur Berlanjut
Korban pemutusan hubungan kerja tembus 46 ribu buruh hingga akhir Agustus. Badai PHK bisa berlanjut dengan anjloknya manufaktur.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 4 September 2024
PHK dan Anjloknya Industri Manufaktur
Korban PHK selama Januari-Agustus 2024 tercatat lebih dari 46 ribu kasus. Pelemahan sektor manufaktur menjadi pemicu utama.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 4 September 2024
Efek Merosotnya Jumlah Kelas Menengah Indonesia
Jumlah masyarakat kelas menengah kian menyusut. Ancaman bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Selasa, 3 September 2024
Rumit Mengubah Subsidi Kereta
Rencana subsidi KRL berbasis NIK terus bergulir. Dianggap diskriminatif dan tak mendorong penggunaan transportasi publik.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Senin, 2 September 2024
Jeritan Petani Akibat Ekspor Sawit Merosot
Penurunan ekspor CPO menekan penerimaan negara. Permintaan sawit Indonesia melemah, disalip pasokan minyak bunga matahari.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Kamis, 29 Agustus 2024
Kecewa Keluarga Penderita Gagal Ginjal
PN Jakarta Pusat memvonis dua perusahaan bersalah dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. BPOM dan Kemenkes lolos dari putusan.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Selasa, 27 Agustus 2024
IHSG di Tengah Gejolak Politik RUU Pilkada
Penguatan IHSG diprediksi terus berlanjut. Namun gejolak politik bisa membuat sentimen di pasar keuangan menjadi negatif.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Sabtu, 24 Agustus 2024
Beban Anggaran Badan Gizi Nasional
Badan Gizi Nasional akan mengelola dana makan bergizi gratis Rp 71 triliun. Para ekonom menilainya sebagai inefisiensi anggaran.