Konten
Menanti DIM Revisi Undang-undang
TNI mengusulkan sejumlah UU untuk dimasukkan ke DIM. DPR menunggu DIM revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kementerian Negara.
Nasional Edisi : Rabu, 12 Juni 2024
Salah Sasaran Revisi Undang-undang
Revisi berbagai UU di DPR tidak mendesak dilakukan. Materi revisi diduga untuk kepentingan individu ataupun elite politik.
Nasional Edisi : Rabu, 12 Juni 2024
Alarm Mudarat Amendemen UUD 1945
MPR berencana mengamendemen UUD 1945. Ditolak sejumlah partai karena dinilai tak ada urgensinya.
Nasional Edisi : Senin, 10 Juni 2024
Setengah Hati Pelurusan Sejarah Kasus HAM
Setahun berlalu, 11 rekomendasi Tim PPHAM, termasuk pelurusan sejarah kasus HAM, seakan-akan jalan di tempat.
Nasional Edisi : Sabtu, 8 Juni 2024
Seberapa Besar Soliditas Koalisi Pilpres di Kontestasi Pilkada
Koalisi partai saat pemilihan presiden berupaya solid mengusung calon dalam kontestasi pilkada. PDIP bersikap realistis.
Nasional Edisi : Rabu, 5 Juni 2024
Menakar Perlawanan Partai Banteng di Pilkada
Rencana koalisi PDIP dengan PKS di pilkada Jakarta mulai dijajaki. Siapa calon yang diusung?
Nasional Edisi : Rabu, 5 Juni 2024
Menakar Digitalisasi Layanan Publik dengan Negeri Jiran
Peluncuran GovTech diharapkan memberikan layanan secara maksimal bagi publik. Disebut masih tertinggal dari negeri jiran.
Nasional Edisi : Kamis, 30 Mei 2024
Risiko Satu Data Layanan Publik
GovTech atau layanan publik terpadu secara digital tak selamanya menguntungkan. Ada risiko kebocoran data pribadi masyarakat.
Nasional Edisi : Kamis, 30 Mei 2024
Bahaya Pembentukan Dewan Media Sosial
Dewan media sosial yang tak independen akan menjadi alat membungkam kebebasan berpendapat. Lembaga ini tak diatur di UU.
Nasional Edisi : Senin, 27 Mei 2024
Di Balik Agenda Pembentukan Dewan Media Sosial
Pemerintah akan membentuk dewan media sosial sebagai mediator sengketa di ruang digital. Pernah ditolak masuk UU ITE.
Nasional Edisi : Senin, 27 Mei 2024
Seberapa Besar Peluang Inkumben Diusung Berlaga di Pilkada 2024
Inkumben masih menjadi alternatif partai untuk diusung kembali dalam pilkada 2024. Bagaimana peluang mereka?
Nasional Edisi : Jumat, 24 Mei 2024
Bagaimana Persiapan Berlaga di Kontestasi Pilkada
Pilkada serentak digelar pada November mendatang. Inkumben tetap menjadi alternatif yang diusung partai.
Nasional Edisi : Jumat, 24 Mei 2024
Perlunya Undang-Undang Hasil Revisi Digugat ke MK
Koalisi masyarakat sipil dan akademikus bersiap menggugat undang-undang hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi.
Nasional Edisi : Selasa, 21 Mei 2024
Mengapa DPR Merevisi Undang-Undang Strategis Menjelang Purnatugas
DPR merevisi undang-undang yang tidak memiliki urgensi untuk diamendemen. Dinilai abai karena tidak melibatkan masyarakat.
Nasional Edisi : Selasa, 21 Mei 2024
Untung-Rugi Dua Kementerian Melebur di Kabinet Prabowo
Prabowo-Gibran mesti menjadikan kabinet di negara lain sebagai komparasi. Jabatan menteri koordinator bisa dihapus.
Nasional Edisi : Jumat, 17 Mei 2024
Agenda Terselubung di Balik Revisi UU Mahkamah Konstitusi
Revisi UU MK diduga untuk mengamankan kepentingan pemerintahan Jokowi ataupun Prabowo mendatang. Meregresi independensi hakim.
Nasional Edisi : Kamis, 16 Mei 2024
Kebut Legislasi Menjelang Akhir Masa Jabatan
DPR menjelang akhir masa jabatan mengebut pembahasan sejumlah revisi undang-undang. Dinilai sarat kepentingan politis.
Nasional Edisi : Kamis, 16 Mei 2024
Upaya Menggembosi Mahkamah Konstitusi
Perubahan keempat UU MK diduga untuk mengendalikan lembaga tersebut. Mengancam independensi Mahkamah Konstitusi.
Nasional Edisi : Rabu, 15 Mei 2024
Revisi yang Menguntungkan Paman Gibran
Berdasarkan masa jabatan 9 hakim konstitusi, hanya Anwar Usman dan Arief Hidayat yang akan diuntungkan dengan revisi keempat UU MK.
Nasional Edisi : Rabu, 15 Mei 2024
Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi
Pemerintah dan DPR menyepakati revisi keempat Undang-Undang MK. Pasal yang direvisi mengenai masa jabatan hakim konstitusi.