Edisi Jumat, 2 Desember 2016
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, mengatakan masalah tanah untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat, sudah selesai. Dengan demikian, kata dia, seluruh tanah di kawasan itu sudah dimiliki oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). "Seluruh (persoalan) hukum sudah selesai," kata Sofyan di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, kemarin.
Sofyan mengatakan KEK Mandalika memerlukan lahan seluas 1.135 hektare. Pemerintah memberikan dana kerahiman kepada warga yang selama ini menggarap tanah di wilayah KEK tersebut. Tapi Sofyan mengaku masih membicarakan nilai uang kerahiman tersebut. "Yang terpenting masyarakat bisa menunjukkan dokumen atas tanah itu. Dokumen asli, bukan palsu," ujarnya.
Baca Selengkapnya
Ekonomi dan Bisnis di Edisi Lainnya
Edisi Kamis, 1 Desember 2016
Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Impor Ban, untuk mendukung pemenuhan pasokan di dalam negeri. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Srie Agustina, mengatakan aturan itu juga mendorong pembangunan industri dalam negeri dan menciptakan persaingan usaha yang sehat serta meningkatkan daya saing. "Juga melindungi konsumen dari aspek keselamatan dan keamanan," kata Srie, seperti dikutip dari Antara, kemarin.
Baca Selengkapnya
Edisi Rabu, 30 November 2016
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, meminta pemerintah segera mewujudkan kebijakan satu peta (one map policy). Dia menyatakan kebijakan ini sangat penting untuk merumuskan peruntukan lahan agar produksi pangan strategis bisa tercukupi. "Kami ingin kebijakan ini segera diterapkan, sehingga bisa berguna untuk pengusaha," ujarnya, kemarin.
Baca Selengkapnya
Edisi Selasa, 29 November 2016
Komite Antidumping Indonesia (KADI) menghentikan penyelidikan antidumping terhadap impor produk cold rolled stainless steel (CRS) dari Malaysia, Korea Selatan, Cina, Singapura, Taiwan, dan Thailand. Dengan demikian, pemerintah batal mengenakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap produk CRS yang berasal dari enam negara tersebut. "Penghentian penyelidikan dan notifikasi soal BMAD diberikan pada 14 November 2016," kata Ketua KADI, Ernawati, kemarin.
Baca Selengkapnya
Edisi Senin, 28 November 2016
Edisi Sabtu, 26 November 2016