Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang putusan gugatan Peraturan Daerah atau Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hakim ketua persidangan, Agustinus Wahyu, mengatakan penundaan itu dilakukan lantaran anggotanya tidak komplet. "Sedang pendidikan dan pelatihan (diklat). Sidang dibuka kembali pada 29 November," ujar dia, kemarin.
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, Sorta Ria Neva, menolak gugatan praperadilan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) 15 perusahaan pembakar lahan oleh Kepolisian Daerah Riau yang dilayangkan warga Riau bernama Ferry Sapma. Hakim menganggap Ferry selaku penggugat tidak memenuhi persyaratan hukum untuk mengajukan gugatan warga negara dalam perkara tersebut.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.
