Edisi Minggu, 14 April 2013
JAKARTA - Juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibnu Hamad, mengatakan kementerian telah menyiapkan pengamanan berlapis untuk menghindari kebocoran naskah ujian nasional. Naskah itu akan dicetak dengan 20 variasi dan dilengkapi barcode. Hal ini disampaikan menanggapi diundurkannya pelaksanaan ujian nasional untuk siswa sekolah menengah atas di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara, yang seharusnya digelar serentak pada Senin, 15 April mendatang. Alasannya, pengiriman naskah ke dua provinsi itu terlambat. "Ini akan meminimalkan kebocoran," katanya ketika dihubungi kemarin.
Baca Selengkapnya
Nasional di Edisi Lainnya
Edisi Sabtu, 13 April 2013
JAKARTA - Kejaksaan Agung memastikan ada kerugian negara dalam kasus anggaran Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. "Tapi kami belum memastikan jumlahnya, karena itu tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andhi Nirwanto di kantornya kemarin.
Baca Selengkapnya
Edisi Jumat, 12 April 2013
Edisi Kamis, 11 April 2013
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin memeriksa mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Rita Subowo. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Pekan Olahraga Nasional XVII Riau. "Diperiksa untuk tersangka RZ (Gubernur Riau Rusli Zainal)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya kemarin.
Baca Selengkapnya
Edisi Rabu, 10 April 2013
JAKARTA - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat telah menyetujui asas ormas. Pasal 2 dalam rancangan tersebut berbunyi, "Asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945". "Bunyinya kami samakan dengan Undang-Undang Partai Politik," kata ketua panitia khusus, Abdul Malik Haramain, di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. Sebelumnya, pasal ini diperdebatkan karena ormas harus berasaskan Pancasila dan UUD 1945 beserta asas lain.
Baca Selengkapnya
Edisi Selasa, 9 April 2013
JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menghimpun sejumlah nama pejabat yang berpotensi turut menyelewengkan anggaran proyek Kurikulum Pendidikan 2013. Nama-nama itu diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diusut. "Ada sekitar 100 nama," kata peneliti ICW, Febri Hendri, di gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Baca Selengkapnya
Edisi Senin, 8 April 2013