maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
JAKARTA - Kejaksaan Agung menunggu surat dari pengadilan Papua Nugini untuk mengeksekusi Joko Soegiarto Tjandra. Isi surat dari pengadilan itu, telah mencabut status warga negara buron kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia itu. "Ini harus dilakukan sebelum kejaksaan meminta pemerintah Singapura ikut menangkap Joko, yang diduga bersembunyi di negara tersebut," ujar Wakil Jaksa Agung Darmono di kantornya kemarin. "Setelah kami menerima suratnya, langsung kirim tim jemput ke Singapura."
JAKARTA - Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy menantang Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa rekeningnya, menanggapi tudingan korupsi aset BRI senilai Rp 500 miliar. Dia juga mempersilakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melacak asal-usul uang di rekeningnya. "Silakan gandeng PPATK untuk melihat rekening saya apakah ada uang mengalir," ujar Marwan, saat menjadi saksi dalam perkara pencemaran nama baiknya dengan terdakwa Fajriska Mirza di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum akhirnya menolak Partai Demokrasi Kebangsaan sebagai peserta Pemilihan Umum 2014. Ketua Bawaslu, Muhammad, mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan hasil pemeriksaan lembaganya. "Berdasarkan pemeriksaan, PDK tak memenuhi syarat untuk jadi peserta pemilu," kata Muhammad, yang juga menjadi ketua sidang adjudikasi, saat membacakan keputusan di kantornya kemarin.
JAKARTA - Pemerintah menolak membuka kunci jawaban ujian nasional sekolah menengah pertama tahun 2012. "Kunci Jawaban adalah informasi pengecualian yang tidak boleh diumbar kepada publik," kata juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibnu Hamad, dalam mediasi di kantor Komisi Informasi Pusat kemarin.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.