KONDISI kebebasan pers di ujung pemerintahan Presiden Joko Widodo makin buruk. Pemerintahan Jokowi justru kembali menyodorkan revisi undang-undang yang substansinya justru mengekang kebebasan pers di Indonesia, yaitu revisi Undang-Undang Penyiaran, yang salah satu isinya melarang penayangan secara eksklusif jurnalisme investigasi.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) Ade Wahyudin mengatakan munculnya pasal bermasalah dalam draf revisi