JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia merespons langkah pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur penempatan prajurit TNI-Polri di jabatan sipil. Lembaga negara di bidang pengawasan pelayanan publik itu tengah menelaah rencana tersebut. Hasil telaah mereka akan menjadi masukan dalam penyusunan rancangan PP tersebut.

“Masukan tersebut dilakukan Ombudsman dengan memperhatikan informasi atau aduan masyarakat,&rdquo