JAKARTA – Ombudsman menemukan potensi maladministrasi dalam rencana relokasi warga kampung tua di Pulau Rempang sebagai dampak proyek strategis nasional (PSN). Lembaga pengawas pelayanan publik ini menilai pemerintah abai memenuhi hak dan status kepemilikan lahan warga yang telah menempatinya sejak 5-6 generasi lalu itu.

"Pemerintah daerah pada 2004 berencana membuat pendaftaran sertifikat hak tanah warga di Kampung Tua, tapi tidak tuntas.