JAKARTA – Sebanyak 13 serikat buruh mengajukan uji formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai Perpu Cipta Kerja berpotensi mengakibatkan persoalan serius dalam aspek ketatanegaraan.

Kuasa hukum serikat buruh, Denny Indrayana, mengatakan penerbitan Perpu Cipta Kerja bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja, yang dinyatakan inkonstitusio