JAKARTA – Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Benny Kabur Harman, mendukung temuan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pasal-pasal bermasalah dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Politikus Partai Demokrat tersebut berharap kritik Pelapor Khusus PBB itu menjadi pertimbangan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki RKUHP.

"Sebaiknya dipertimbangkan usul berbagai pihak agar RKUHP ditunda peng