RKUHP Jadi Sorotan Pelapor Khusus PBB
Pelapor Khusus PBB disebut menerbitkan laporan perihal kritik terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Tim pemerintah tak mempersoalkan kritik tersebut.
Avit Hidayat
Sabtu, 3 Desember 2022
JAKARTA – Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut menerbitkan laporan perihal kritik terhadap rumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada 25 November lalu. Laporan tersebut terbit sehari setelah pemerintah dan parlemen menuntaskan pembahasan tingkat I RKUHP.
Dalam sebundel dokumen sebanyak 12 halaman yang diperoleh Tempo, Pelapor Khusus unit Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights
...