JAKARTA — Kebijakan yang mewajibkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri alias domestic market obligation (DMO) minyak sawit mentah (CPO) menjadi pintu masuk bagi kasus pemufakatan jahat yang melibatkan pejabat Kementerian Perdagangan dan sejumlah perusahaan minyak goreng. Awalnya, kebijakan DMO dicetuskan pada Januari lalu sebagai solusi untuk mengatasi kenaikan harga dan kelangkaan stok minyak goreng akibat lonjakan harga CPO global