Peran Menteri Airlangga Hartarto dan tim asistensi dalam kasus izin ekspor CPO terus diusut. Jabatan politik Airlangga terancam.

Menteri Airlangga Hartarto diperiksa selama 12 jam dengan 46 pertanyaan yang diajukan penyidik Kejaksaan Agung. 

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengurusan izin ekspor CPO dijadwalkan pada Rabu ini. Kejaksaan diminta mengusut keterlibatan korporasi.

Kebijakan DMO minyak sawit di era Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjadi pintu masuk bagi kasus dugaan korupsi.  

Saksi-saksi menyebutkan peran Menteri Perdagangan Lutfi dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng. Penyidik kejaksaan menelusuri informasi pengiriman minyak goreng ke rumah Lutfi.

Menteri Lutfi disebut-sebut mengajak Lin Che Wei mengurus kelangkaan minyak goreng. Tersangka korupsi izin ekspor minyak mentah itu disebut  sebagai komandan urusan CPO.

Di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) di Jakarta, penyelundupan bahan baku minyak goreng terjadi di sejumlah tempat. Kesenjangan harga di dalam dan di luar negeri setelah keluarnya larangan ekspor CPO malah memicu maraknya penyelundupan. Perlu penyelesaian masalah dari hulu sampai hilir. 

Lin Che Wei menjadi tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO. Kejaksaan Agung menyebutkan analis keuangan itu ikut mengatur pemberian izin persetujuan ekspor minyak sawit mentah di Kementerian Perdagangan kepada perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pemenuhan CPO dalam negeri (DMO). Sebulan setelah larangan ekspor berlaku, minyak goreng tak kunjung mendekati harga eceran tertinggi Rp 14 ribu per liter.

Pengusaha dan penasihat kebijakan di sejumlah lembaga pemerintahan, Lin Che Wei, menjadi tersangka kelima dalam dugaan kasus korupsi izin ekspor CPO (crude palm oil). Ia diduga terlibat dalam perumusan kewajiban domestic market obligation CPO dan berjanji menghubungkan pengusaha sawit dengan Kementerian Perdagangan. 

Larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai berlaku pada Kamis pekan depan hingga waktu yang belum ditentukan. Kelangkaan minyak goreng dalam negeri menjadi pemicu larangan ekspor ini.

Kejaksaan Agung mengumpulkan 650 dokumen dari hasil penggeledahan di sepuluh lokasi. Barang bukti itu akan menguatkan adanya kerja sama para tersangka korupsi izin ekspor CPO.