JAKARTA - Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengkritik keinginan Dewan Perwakilan Rakyat yang ingin mengunci komitmen sepuluh calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dalam uji kepatutan dan kelayakan. Mereka berpendapat adanya kesepakatan politik antara calon pemimpin KPK dan Dewan berpotensi mengganggu independensi lembaga antikorupsi.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, mengatakan rencana mengikat calon komisio