SUDAH selayaknya penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran di balik fenomena kelangkaan pasokan dan lonjakan harga minyak goreng. Buruknya tata kelola megabisnis sawit—dari perkebunan hingga pengolahan—selama ini memang patut dicurigai sarat dengan persekongkolan antara penyelenggara negara dan pengusaha.

Namun, penegakan hukum juga harus transparan dan akuntabel. Hanya dengan begitu, hukum tepercaya, menjamin terciptanya keadil