TERUNGKAPNYA dua anggota kabinet Presiden Joko Widodo yang pernah membuka perusahaan cangkang di negara surga pajak semestinya ditelusuri aparat penegak hukum. Langkah itu penting dilakukan karena ada indikasi mereka menghindari pajak dan tidak jujur dalam melaporkan harta kekayaannya.

Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto muncul dalam dokumen P