Sejumlah pihak meminta dua lembaga, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pemeriksa Keuangan, berkolaborasi mengungkap pejabat publik yang memiliki perusahaan di negara suaka pajak, seperti yang terekam dalam Pandora Papers. Selain dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo, Pandora Papers memuat nama pengusaha dan bekas menteri pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Istana terus bungkam.

Tim Tempo dan ratusan jurnalis yang tergabung dalam ICIJ mencari nama-nama penting dalam Pandora Papers. Harus mengetik satu per satu nama dalam platform data raksasa. 

Pemerintah didesak menyelidiki temuan dokumen Pandora Papers. Badan Pemeriksa Keuangan bisa melakukan audit investigatif dan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengusut perusahaan cangkang milik pejabat publik di luar negeri. 

Direktorat Jenderal Pajak mempertukarkan 70 informasi pada tahun ini melalui kerangka kerja AEoI.

Nama pengusaha media, Chairul Tanjung, muncul di arsip Pandora Papers. Perusahaan cangkang bisa dipakai untuk menghindari pajak dari bisnis yang sah.

Pemerintah telah banyak menerbitkan regulasi mengenai transparansi informasi pemilik manfaat (beneficial ownership) dari suatu perusahaan. Namun, aturan tersebut tak menjangkau perusahaan di luar negeri. 

Pemerintah mengklaim telah berupaya membendung pembentukan perusahaan cangkang demi mencegah penghindaran pajak atau aktivitas gelap lainnya. Namun kalangan pemerhati pajak menilai pemerintah tak serius mengusut motif pendirian dan transaksi perusahaan cangkang di negeri suaka pajak. Buktinya, tak ada tindak lanjut terhadap sejumlah pejabat yang terungkap memiliki perusahaan di atas kertas tersebut. Terakhir, Pandora Papers—kolaborasi liputan media internasional, termasuk Tempo—membuka perusahaan cangkang milik Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan. 

Seperti Panama Papers, Pandora Papers seharusnya dimanfaatkan Direktorat Jenderal Pajak untuk menelusuri kemungkinan pengelakan pajak lewat perusahaan cangkang. Denmark sukses menemukan tagihan pajak hingga Rp 1 triliun setelah menelusuri temuan Panama Papers pada 2016. 

Dokumen Pandora Papers menguak kepemilikan warga Indonesia atas perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak. Dua menteri Jokowi termasuk di dalamnya. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah pembentukan perusahaan cangkang.  

TERUNGKAPNYA dua anggota kabinet Presiden Joko Widodo pernah membuka perusahaan cangkang di negara surga pajak mesti ditelusuri aparat penegak hukum. Menjadi momentum untuk mengusut indikasi tindakan melawan hukum.

Bocoran dokumen finansial rahasia menguak kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak. Sedikitnya dua menteri Presiden Joko Widodo muncul dalam Pandora Papers, dokumen yang berasal dari 14 agen pengatur perusahaan cangkang. Hasil liputan kolaborasi ini dipimpin International Consortium of Investigative Journalists, lembaga jurnalisme investigasi nonprofit yang berbasis di Washington, DC.