Whistleblower dapat membantu membongkar pelanggaran pajak sekaligus menambah pendapatan pajak negara. Perlu dilindungi.

Setelah enam tahun ledakan Panama Papers, sang pembocor data jumbo yang mengungkap skandal perusahaan cangkang di negara suaka pajak kini bersuara. Dia menilai perlu upaya lebih untuk menekan kerahasiaan keuangan.  

Enam tahun setelah Panama Papers mengentak dunia, sang pembocor dokumen rahasia itu kini kembali bersuara lewat wawancara Der Spiegel, yang dipublikasikan Tempo bersama sedikitnya 59 media lintas benua. Kejahatan keuangan lewat perusahaan-perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak tersebut dia nilai semakin berkelindan dengan meningkatnya fasisme dan otoritarianisme global.

Sejumlah kalangan menilai skema pertukaran data pajak secara otomatis antarnegara atau AEoI belum efektif mengatasi masalah klasik penghindaran pajak.

Banyak kelemahan sistem whistleblowing di Indonesia. Suatu lembaga membuat sistem whistleblowing agar dicap antikorupsi. Peniup peluit juga rentan dipidana.

Tim Tempo dan ratusan jurnalis yang tergabung dalam ICIJ mencari nama-nama penting dalam Pandora Papers. Harus mengetik satu per satu nama dalam platform data raksasa. 

Pemerintah didesak menyelidiki temuan dokumen Pandora Papers. Badan Pemeriksa Keuangan bisa melakukan audit investigatif dan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengusut perusahaan cangkang milik pejabat publik di luar negeri. 

Nama pengusaha media, Chairul Tanjung, muncul di arsip Pandora Papers. Perusahaan cangkang bisa dipakai untuk menghindari pajak dari bisnis yang sah.

Pemerintah telah banyak menerbitkan regulasi mengenai transparansi informasi pemilik manfaat (beneficial ownership) dari suatu perusahaan. Namun, aturan tersebut tak menjangkau perusahaan di luar negeri. 

Seperti Panama Papers, Pandora Papers seharusnya dimanfaatkan Direktorat Jenderal Pajak untuk menelusuri kemungkinan pengelakan pajak lewat perusahaan cangkang. Denmark sukses menemukan tagihan pajak hingga Rp 1 triliun setelah menelusuri temuan Panama Papers pada 2016. 

Dokumen Pandora Papers menguak kepemilikan warga Indonesia atas perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak. Dua menteri Jokowi termasuk di dalamnya. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah pembentukan perusahaan cangkang.  

TERUNGKAPNYA dua anggota kabinet Presiden Joko Widodo pernah membuka perusahaan cangkang di negara surga pajak mesti ditelusuri aparat penegak hukum. Menjadi momentum untuk mengusut indikasi tindakan melawan hukum.