JAKARTA –Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lima tahun memantik kegaduhan. Di luar pertimbangan hukum MK yang dinilai sarat masalah, perhatian publik kini mengarah pada dampak putusan tersebut terhadap masa jabatan pimpinan KPK saat ini.

Guru besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, menilai putusan tersebut tidak dapat diberlakukan