JAKARTA – Mahkamah Konstitusi sempat berkali-kali menolak uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Permohonan uji materi itu pada umumnya mengkritik sejumlah pasal dalam undang-undang yang melemahkan keberadaan KPK. 

Namun sikap MK justru berbeda ketika Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengajukan uji materi Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK