JAKARTA – Agenda Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) ditengarai sebagai upaya mempreteli kewenangan lembaga pengadil undang-undang. Apalagi MK beberapa kali membatalkan sejumlah undang-undang yang disahkan DPR dan pemerintah.

Ahli hukum dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Rony Saputra, menyebutkan MK secara progresif memutus permohonan uji materi terhadap Undang-Undan