JAKARTA — Koalisi masyarakat sipil mengapresiasi sebagian pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) meski terdapat banyak catatan di dalamnya. Pasal-pasal yang diapresiasi pada umumnya merupakan rumusan baru yang belum diatur dalam KUHP.

Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengatakan salah satu terobosan hukum dalam rumusan RKUHP saat ini adalah adanya pasal-p