JAKARTA – Pengaturan metode omnibus dikhawatirkan menghasilkan seabrek persoalan pada sistem peraturan perundang-undangan di masa mendatang. Tak hanya terhadap sistem legislasi, penegakan demokrasi Indonesia juga bisa terancam jika teknik mengubah dan mencabut materi sejumlah peraturan dalam satu produk regulasi baru itu dipakai secara serampangan.  

Kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011