JAKARTA – Aturan pencairan dana jaminan hari tua (JHT) hingga usia 56 tahun tak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan partai pendukung pemerintah turut mempersoalkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang JHT yang dianggap merugikan pekerja.

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah meninjau aturan ini. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini bahkan menyebut