JAKARTA -- Sejumlah pegiat hak asasi manusia menyayangkan sikap pemerintah melabeli kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai teroris. Mereka menganggap pemerintah salah kaprah menggolongkan kelompok tersebut sebagai teroris.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar, menganggap label teroris hanyalah upaya pemerintah mempersempit pandangan terhadap problem panjang di Papua.