Presiden Joko Widodo membuka ruang untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika aturan itu tidak memenuhi rasa keadilan. Pemerintah membentuk Tim Kajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu. Undang-undang ini sejatinya pernah direvisi, tapi masih menyisakan sejumlah masalah.