Survei UNDP menunjukkan masyarakat makin khawatir terhadap krisis iklim. Rapor pemerintah masih merah.

Undang-Undang Konservasi yang baru disahkan dinilai bermasalah. Picu kriminalisasi terhadap warga lokal dan masyarakat adat.

Resor Raffi Ahmad di Pantai Krakal, Gunungkidul, berada di kawasan bentang alam karst. Merusak daya tampung dan daya dukung air.

PN Sukoharjo memvonis bebas PT Rayon Utama Makmur dalam kasus pencemaran lingkungan. Putusan hakim dinilai janggal.

AMAN, KPA, dan Walhi membentuk Dana Nusantara untuk mendanai masyarakat adat secara langsung. Tindak lanjut COP26 Glasgow.

Penduduk desa selama ini gencar menolak aktivitas pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi.

Laut Indonesia terancam oleh masifnya sampah yang dibuang dari daratan dan mencemari laut. Didominasi sampah plastik.

Riset mendapati produk lima perusahaan besar yang paling sering teronggok. Pentingnya sektor hulu dalam penanganan plastik.

Empat gubernur di Pulau Jawa mendapat somasi dari para pegiat lingkungan hidup karena lalai mencegah pencemaran sungai di wilayah mereka. Berdasarkan penelitian koalisi, ditemukan partikel mikroplastik pada sampel air sungai, ikan yang hidup di perairan, dan feses warga yang tinggal di sekitar sungai.

Jumlah spesies ikan yang bertahan di perairan Sungai Ciliwung menyusut dari 178 menjadi 23 spesies. Angka ini berpotensi semakin menurun karena pencemaran air masih terus berlangsung dan meningkat.

Polisi mengancam akan menyegel kafe jika pemilik tetap mengizinkan diskusi tentang Wadas digelar di tempatnya. Intimidasi sudah berulang kali dialami kelompok penentang tambang di Wadas.

Lima kali kebakaran hutan dan lahan terjadi di konsesi PT Rambang Agro Jaya, anak perusahaan Kulim Berhad asal Malaysia, di Ogan Komering Ilir dalam enam tahun terakhir. Ada saling lempar tanggung jawab atas kebakaran lahan pada 2021. Laporan ini kolaborasi Tempo, Tempo Institute, serta dukungan International Media Support (IMS)

UU IKN tak cukup melindungi hak-hak masyarakat adat di Penajam Paser Utara. Penguasaan tanah ulayat di lokasi ibu kota baru berpotensi dirampas secara sepihak.

Pemerintah tengah menyempurkan draf peraturan presiden yang mengatur tugas dan wewenang kepala otorita IKN. Kepala otorita nantinya dapat menerbitkan aturan teknis.

Pemerintah diharapkan serius menata kawasan hulu wilayah di tengah rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat membangun SPAM untuk Ibu Kota. Kawasan hulu semakin terkikis pembangunan hunian dan usaha.

Banjir kembali melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Tengah. Ditengarai akibat kerusakan kawasan hulu Sungai Barito yang semakin parah.