Hakim konstitusi mencecar empat menteri dalam sidang sengketa pilpres. Mereka berdalih bantuan sosial tak terkait pemilu.

Saling-silang bansos Jokowi di mata dua menteri.

Sri Mulyani membeberkan realisasi anggaran bantuan sosial yang melonjak. Adapun Risma tak tahu soal masifnya penyaluran bansos.

Penyaluran bantuan sosial yang belum efektif dinilai menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Apa pangkal masalahnya?

KPK membawa telepon seluler dan notebook dari kantor Kementerian Sosial. Kasus korupsi bansos beras terus diusut.

Kementerian Hukum dan HAM mengembalikan Rancangan Perpres Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, yang seharusnya menjadi aturan pelaksanaan program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Nasib sensus nasional yang sedang memasuki masa pendataan awal terombang-ambing. Begitu pula dengan pemanfaatan datanya di kemudian hari. Dipicu oleh penolakan Kementerian Sosial. 

Kementerian dan lembaga berbeda sikap soal program Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek. Bappenas dan BPS mendukungnya, sementara Kementerian Sosial menolak program berbiaya Rp 4,17 triliun tersebut.

Program Registrasi Sosial Ekonomi 2022, yang berbiaya Rp 4,17 triliun, berpotensi mubazir dan memperparah tumpang-tindih data kependudukan.

BPS menggelar pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 sejak 15 Oktober lalu. Menuai penolakan karena dianggap pemborosan. 

Pedagang pasar menyebutkan harga telur ayam ras yang mencapai Rp 32 ribu per kilogram merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan harganya bisa turun dalam dua pekan ke depan.

Rencana Kementerian Sosial membentuk Satuan Tugas Pengawas Lembaga Filantropi menuai kritik. Revisi Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang dinilai lebih mendesak.

Masyarakat di daerah rawan bencana belum terlatih menghadapi petaka. Tanggap bencana ala Menteri Sosial Tri Rismaharini menunjukkan kesalahan bersikap dalam menangani bencana.

Auditya Saputra, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, mengkritik sikap Menteri Sosial Tri Rismaharini terhadap penyandang disabilitas sebagai bentuk diskriminasi. Risma perlu meminta maaf dan patut diberi sanksi.

Salah alamat bantuan sosial, yang diterima 31 ribu pegawai negeri, menunjukkan amburadulnya manajemen data pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan ada kesengajaan. 

Validitas data menjadi masalah yang belum terselesaikan dalam program bantuan sosial. Data penerima bansos perlu segera diperbaiki sesuai dengan data di Kementerian Dalam Negeri.

Urusan data menjadi pangkal kekisruhan distribusi bantuan sosial bagi keluarga miskin. Sudah berulang kali bansos salah sasaran, bahkan dikorupsi.

Pemerintah mencari tahu penyebab ribuan pegawai negeri bisa menjadi penerima bantuan sosial. Pegawai negeri yang terbukti bersalah akan dikenai sanksi.

Kementerian Sosial menghapus nama 9 juta orang miskin dari daftar penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Akurasi data penerima bantuan masih menjadi masalah mendasar dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah. Sejak puluhan tahun, ketidakcocokan data penerima bantuan sosial sudah terjadi di Kementerian Sosial.

Ribuan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tak bisa dicairkan. Rekening penerima bantuan terblokir.