DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Aglomerasi menjadi isu penting yang dibahas.

Obligasi IKN pastinya membutuhkan jaminan pemerintah. Lagi-lagi APBN.

Pemerintah mengobral lahan IKN melalui kebijakan dan regulasi. Pengusaha perlu waspada terhadap potensi konflik agraria.

Pasal 42 yang melegitimasi ketentuan terselubung di UU IKN disoal. Jadi tameng aturan yang bertentangan dengan UU lainnya.

Panitia Kerja DPR menyetujui revisi UU IKN. Dipenuhi pasal baru pertanahan yang sarat kepentingan investor. Siapa terancam?

Revisi UU IKN memberikan celah bagi investor menguasai lahan selama 190 tahun. Pelindungan hak masyarakat adat terabaikan.

Sejumlah organisasi mengkritik penggunaan APBN dalam proyek IKN. Mereka meminta pemerintah kembali pada komitmen awal.

Proyek gajah putih infrastruktur Jokowi, seperti IKN dan kereta cepat Jakarta-Bandung, melanggar konsep pengambilan keputusan berkualitas.

Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur kian tak masuk akal.

Ketimpangan penguasaan atas tanah menjadi isu krusial sejak Jokowi menetapkan lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur. Masyarakat adat terimpit di antara kepentingan taipan dan spekulan.

Kendati diklaim telah mendapat banyak peminat, investasi swasta di Ibu Kota Nusantara belum terlihat realisasinya. Calon investor masih menunggu wujud IKN.

Rencana pemberian HGB lebih dari seabad untuk investor IKN menuai kritik. Pemerintah berdalih sudah memenuhi aturan.

Pemerintah mengusulkan revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara, yang baru disahkan pada Februari lalu, masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun depan. Perubahan undang-undang ini ditengarai untuk memberi insentif sekaligus kepastian bagi calon investor dalam membiayai proyek di Nusantara. Tanpa gula-gula penarik investasi, pembangunan di ibu kota baru masih bergantung pada APBN.