PAM Jaya mulai berupaya meningkatkan cakupan dan pasokan air bersih kepada warga Ibu Kota. BUMD ini mulai mengurangi kebocoran atau non-revenue water (NRW) yang terjadi di beberapa instalasi pipa air bersih. Selain itu, pengelolaan air baku di sungai dan waduk mulai ditingkatkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kontrak kerja sama pengelolaan air bersih Ibu Kota dengan pihak swasta akan dihentikan. Gubernur Anies telah mencabut adendum perpanjangan kontrak dengan Aetra. PDAM Jaya pun telah menyiapkan tim transisi.

Rekomendasi Badan Pengawas untuk menyelesaikan kontrak hingga 2023 diabaikan direksi PAM Jaya. Direksi memilih memperpanjang kerja sama dengan Aetra.

Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PAM Jaya) menargetkan cakupan layanan air bersih di Jakarta mencapai 100 persen pada 2030. Perusahaan daerah itu kemudian melakukan sejumlah cara agar seluruh warga Ibu Kota mendapatkan akses tirta.