Kondisi pekerja industri nikel Indonesia menjadi sorotan dunia. Pemerintah jangan diam saja.

Perusahaan kerap mengabaikan hak pekerja. Klinik Hukum Perempuan menguraikan pentingnya serikat pekerja dan cara membentuknya.

Badan Legislasi DPR telah merampungkan pembahasan RUU PPRT sejak 2020. Tiga tahun berturut-turut masuk Prolegnas.  

Negara belum bisa memberikan jaminan sosial dan kesehatan kepada pekerja migran. Layanan BPJS Kesehatan belum bisa menjangkau para pekerja yang berada di luar negeri.

Setiap Kamis dwimingguan, Koran Tempo dan Konde.co bekerja sama dengan LBH APIK Jakarta, Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender, serta Kalyanamitra menyajikan rubrik Klinik Hukum Perempuan untuk menjawab persoalan hukum perempuan. Edisi kali ini membahas aturan atas tindak pelecehan dan bentuk kekerasan lainnya di dunia kerja. Artikel ini juga mendapat dukungan dari International Labour Organization (ILO) dan Never Okay Project. 

Setiap Kamis dwimingguan, Koran Tempo dan Konde.co bekerja sama dengan LBH APIK Jakarta, Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender, serta Kalyanamitra menyajikan rubrik khusus untuk menjawab persoalan hukum perempuan. Edisi kali ini membahas hak-hak perempuan yang menjadi pekerja lepas.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) juga menerima informasi tentang buruknya perlakuan terhadap buruh migran di rumah detensi imigrasi Malaysia. Banyak ganjalan pada upaya perlindungan.

Setiap Kamis dwimingguan, Koran Tempo dan Konde.co bekerja sama dengan LBH APIK Jakarta, Koalisi Advokat Keadilan Gender, dan Kalyanamitra menyajikan rubrik khusus untuk menjawab persoalan hukum perempuan. Kali ini tentang larangan menikah selama masa kontrak kerja.

Nasib RUU PRT di DPR hingga kini masih menggantung. Hampir dua dekade draf RUU PRT berada di DPR, tapi belum juga dibahas.