Bawono Kumoro, peneliti Indikator Politik Indonesia, mengkritik argumen sekelompok elite politik mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilihan umum.

Peneliti dan pegiat demokrasi ragu akan klaim bahwa penugasan perwira TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah adalah demi pengamanan menuju pilkada serentak 2024. Mereka justru curiga praktik yang mirip dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru itu merupakan siasat demi pemenangan pemilu kubu tertentu.

Penjabat kepala daerah dapat memanfaatkan posisinya untuk kepentingan elektoral. Terlebih, penjabat gubernur dan bupati/wali kota menjelang Pemilu 2024 memiliki masa tugas panjang, yakni hingga dua tahun.