JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menagih sikap delapan fraksi lain di Dewan Perwakilan Rakyat ihwal rencana revisi undang-undang pemilihan kepala daerah 2024. PKS mengklaim awalnya seluruh fraksi sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan seluruh fr

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya

Sudah berlangganan? Masuk Disini
Daftar TempoID untuk mendapatkan berita harian via email.