Menagih Janji Revisi
JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menagih sikap delapan fraksi lain di Dewan Perwakilan Rakyat ihwal rencana revisi undang-undang pemilihan kepala daerah 2024. PKS mengklaim awalnya seluruh fraksi sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan seluruh fr
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini