Mengapa masyarakat sipil Indonesia pasca-reformasi tampak melemah bersamaan dengan kemunduran demokrasi?

Selama ini BPK sudah mengaudit NGO atau LSM serta organisasi kemasyarakatan yang memakai uang negara, seperti Majelis Ulama Indonesia. Pemeriksaan oleh BPK mengacu pada standar pemeriksaan dan standar audit.

Koalisi Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia menentang audit represif. NGO rutin diaudit kantor akuntan publik dan ditembuskan ke pemerintah.

Pemerintah ingin mengaudit NGO setelah masyarakat sipil bertubi-tubi mengkritik kinerja pemerintah dan para pejabatnya. Agenda audit ini dikhawatirkan berujung pada pembubaran lembaga nonpemerintah.

Gertakan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pemerintah akan mengaudit organisasi masyarakat sipil menuai kritik. Ahli hukum menilai rencana itu tanpa dasar aturan sekaligus merupakan awal represi terhadap kebebasan berserikat. Selama ini, sebagian lembaga swadaya masyarakat (LSM) rutin diaudit akuntan publik.

Pemerintah dianggap tak berwenang mengaudit lembaga nonpemerintah sesuai dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Yayasan. Wacana audit justru membuktikan bahwa pemerintah semakin antikritik.