Kejaksaan Agung dan KPK sama-sama menyelisik dugaan korupsi di LPEI. Penanganan kasus harus mengacu pada Undang-Undang KPK.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menyalurkan pembiayaan ekspor produk hortikultura sebesar Rp 3,42 triliun.

LPEI semakin selektif membiayai ekspor korporasi. Lembaga di bawah Kementerian Keuangan itu kini menyasar segmen UMKM.

Kejaksaan Agung menyidik dugaan korupsi pencairan kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Akibat mengabaikan aturan tata kelola perusahaan yang baik.

BPK menemukan sejumlah masalah dalam pemberian pembiayaan LPEI kepada banyak debitor. LPEI alias Indonesia Eximbank dinilai mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Audit BPK terhadap LPEI menemukan kredit macet senilai triliunan rupiah. LPEI belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam pemberian pembiayaan.

LPEI menargetkan rasio pembiayaan bermasalah turun di bawah 5 persen pada tahun depan. Berbagai strategi disusun, dari membentuk satuan kerja khusus hingga menyeleksi calon debitor.

Kredit yang disalurkan LPEI kepada sejumlah eksportir masuk kategori macet selama bertahun-tahun. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, lembaga di bawah Kementerian Keuangan itu pernah terlilit kredit macet hingga Rp 16 triliun, yang saat ini jumlahnya diklaim susut menjadi Rp 6 triliun. Dipicu oleh penyaluran yang tidak hati-hati dan absennya sanksi.

Perkara dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menunggu disidangkan. Kejaksaan baru membidik dua grup debitor bermasalah. 

Kredit macet di LPEI menurut data yang diterima Tempo pernah mencapai Rp 16 triliun. OJK pun memberikan surat peringatan kepada LPEI akibat rasio pinjaman bermasalah yang tinggi sejak 2018.