Draf terbaru RUU Sisdiknas menuai polemik. Pasal-pasal di dalamnya dianggap tak menjawab berbagai masalah di dunia pendidikan. RUU itu justru menghapus pasal-pasal penting dalam tiga undang-undang lama. 

Meski aturan ini dibuat secara omnibus, pemerintah hanya menggabungkan tiga undang-undang ke dalam RUU Sisdiknas, dari belasan regulasi yang mengatur urusan pendidikan. RUU ini rentan tumpang-tindih dengan undang-undang lain yang mengurusi pendidikan.

Penelitian menyatakan anak usia sekolah perlu diperkenalkan dengan dunia kerja sedini mungkin. Bermanfaat bagi anak untuk memahami relevansi pelajaran dalam kehidupan. Menulis untuk Conversation Indonesia, Syaikhu Usman, peneliti utama SMERU Research Institute, menyatakan kurikulum Indonesia belum mengakomodasi pengenalan kompetensi seperti itu.

Sejumlah pemerhati pendidikan meminta Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dibahas secara komprehensif dengan melibatkan publik. Muncul isu dana BOS akan dihapus, meski Kementerian membantah.

Kurikulum sejarah belum menempatkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai inisiator Serangan Umum 1 Maret 1949. Pemaparan peran Letnan Kolonel Soeharto secara berangsur berkurang.

Belajar kini tak hanya di kelas, tapi juga hingga ke tempat pembuangan sampah. Paradigma sekolah, guru, dan orang tua murid berubah dengan kurikulum Merdeka. 

Cecep Darmawan, guru besar UPI, menunjukkan sejumlah disharmoni dan inkonsistensi antara peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan dan undang-undang di bidang pendidikan.

Mulai tahun ajaran baru 2022, siswa SMA yang menjalani kurikulum prototipe cukup memilih pelajaran yang dianggap mendukung cita-citanya. Bagian dari Program Merdeka Belajar besutan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim.

Sebanyak 382 SMA menjadi perintis penghapusan sekat jurusan IPA, IPS, dan bahasa lewat kurikulum prototipe. Guru mulai membimbing penggalian minat siswa kelas X pada awal semester ganjil lalu.