Partai politik bisa dibubarkan jika terbukti menerima dana korupsi. Perlu keseriusan aparatur penegak hukum.

Transparansi laporan dana kampanye peserta Pemilu 2024 dipertanyakan. Dianggap buah kelalaian penyelenggara pemilu.

Transaksi janggal triliunan rupiah terendus di ribuan rekening pengurus partai dan caleg. Ada yang berkedok pinjaman bank.

Transaksi mencurigakan di seputar politikus terus melonjak menjelang pemilu. Buah tiga problem laten dalam isu dana kampanye.

Pemberian fulus kepada sejumlah lembaga pemerintah lazim dilakukan para koruptor. Berbagai cara dipakai untuk meredam kasus.

Penundaan proses hukum kontestan Pemilu 2024 dinilai bermasalah. Pemberantasan korupsi dan penegakan demokrasi terancam.

Indeks persepsi korupsi Indonesia makin melorot. Strategi pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah tidak efektif.

Politik uang ditengarai tetap marak, baik dalam sistem proporsional terbuka maupun tertutup, dalam Pemilu 2024. Pegiat antikorupsi menilai memberantas praktik politik uang bukan dengan mengganti sistem, melainkan meningkatkan penegakan hukum.

Keputusan PPP mengangkat eks-narapidana korupsi, Romahurmuziy, sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai menuai kritik. Dianggap wajah buruknya komitmen partai politik di Indonesia terhadap upaya pemberantasan korupsi.